Pemanfaatan Ruang Perkotaan


Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota

Penyusunan rencana tata ruang wilayah kota mengacu pada :

  1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi;
  2. Pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan
  3. Rencana pembangunan jangka panjang daerah.

 

Penyusunan rencana tata ruang wilayah kota harus memperhatikan :

  1. Perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang kota;
  2. Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kota ;
  3. Keselarasan aspirasi pembangunan kota ;
  4. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
  5. Rencana pembangunan jangka panjang daerah;
  6. Rencana tata ruang wilayah kota yang berbatasan; dan
  7. Rencana tata ruang kawasan strategis kota.

 

Muatan, Fungsi, dan Jangka Waktu Rencana Tata Ruang

Rencana tata ruang wilayah kota memuat:

  1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kota ;
  2. Rencana struktur ruang wilayah kota yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kota ;
  3. Rencana pola ruang wilayah kota yang meliputi kawasan lindung kota dan kawasan budi daya kota;
  4. Penetapan kawasan strategis kota;
  5. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
  6. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

 

Rencana tata ruang wilayah kota menjadi pedoman untuk:

  1. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
  2. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
  3. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kota;
  4. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor;
  5. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
  6. Penataan ruang kawasan strategis kota.

 

Rencana tata ruang wilayah kota menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan.

Jangka waktu rencana tata ruang wilayah kota adalah 20 (dua puluh) tahun.

Rencana tata ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara, wilayah provinsi, dan/atau wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan Undang-Undang, rencana tata ruang wilayah kota ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Rencana tata ruang wilayah kota ditetapkan dengan peraturan daerah kota.

Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan dengan peraturan daerah kota.

Ruang Terbuka Hijau

Ketentuan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud di atas berlaku mutatis mutandis untuk perencanaan tata ruang wilayah kota, dengan ditambahkan:

  1. Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau;
  2. Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka nonhijau; dan
  3. Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.

 

Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud di atas terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat.

Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota.

Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota.

Distribusi ruang terbuka hijau publik sebagaimana dimaksud di atas disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang.