Kawasan Andalan


Definisi

Kawasan andalan bisa berupa, pertama, kawasan yang sudah berkembang, terdapat aglomerasi kota dan aglomerasi kegiatan sektor produksi yang didukung oleh sumberdaya manusia, sumberdaya alam, kedekatan lokasi terhadap pusat-pusat pertumbuhan regional, dan telah memiliki infrastruktur pendukung. Kedua, kawasan andalan yang prospektif untuk dikembangkan, terdapat sumberdaya alam, mempunyai akses terhadap pusat pertumbuhan, dekat dengan pusat-pusat permukiman, serta memungkinkan untuk pengadaan prasarana pendukung.

Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan andalan perlu dikelola secara terpadu, komprehensif, dan berkesinambungan agar lebih terarah dan teratur. Terdapat beberapa aspek pengembangan yang menjadi tolok ukur kelayakan analisis kawasan andalan, yaitu fisik dan lingkungan, ekonomi, sosial budaya, dan kelembagaan.

Di dalam aspek kelembagaan, belum ada model pengelolaan kawasan andalan yang menjadi acuan. Dari analisis aspek kelembagaan ini diharapkan dapat memberikan alternatif bentuk lembaga pengelola kawasan andalan. Adapun kerangka tata cara analisis kelembagaan kawasan andalan dapat dilihat pada gambar 1.1 di bawah ini.

Bagan alir di atas, merupakan tahapan kegiatan yang harus dilakukan, yaitu:

  1. Pengumpulan Data : Pada tahap ini, melakukan pengumpulan data yang terkait dengan kebijakan kawasan andalan; data peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan penataan ruang dan otonomi daerah; data kelembagaan lokal, serta data sosial budaya masyarakat di wilayah kawasan andalan.
  2. Analisis Kebijakan Pengembangan Kawasan Andalan : Kegiatan yang dilakukan adalah analisis kebijakan pengembangan yang menitikberatkan pada penentuan wilayah kawasan andalan, yaitu (a) Kawasan andalan dalam satu wilayah Kabupaten/Kota; (b) Kawasan andalan lebih dari satu wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi; (c) Kawasan andalan lebih dari satu wilayah kabupaten/kota dan lebih dari satu provinsi.
  3. Tinjauan Peraturan Perundang-undangan : Dilakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan dengan menitikberatkan pada peninjauan peraturan tata ruang dan otonomi daerah yang mempunyai keterkaitan terhadap pengembangan kelembagaan kawasan andalan. Analisis Kelembagaan Kawasan Andalan : Kegiatan yang dilakukan adalah memadukan hasil analisis kebijakan kawasan dan tinjauan peraturan perundang-undangan. Selain itu, melakukan analisis lembaga lokal untuk melihat peranan lembaga lokal atau instansi teknis yang ada, serta melihat kondisi lembaga kawasan. Di dalam analisis ini juga mempertimbangkan nilai-nilai sosial budaya kemasyarakatan yang ada. Kemudian dari hasil analisis ini akan dirumuskan bentuk pengelolaan dan kerjasama daerah kawasan andalan.

 

Pengumpulan Data

Poses awal kegiatan analisis aspek kelembagaan adalah dilakukan pengumpulan data yang sesuai dengan kebutuhan.
Data yang dibutuhkan untuk analisis aspek kelembagaan, antara lain meliputi :

  1. Data dan informasi yang terkait dengan kebijakan-kebijakan dalam pengembangan kawasan.
  2. Data peraturan perundang-undangan nasional yang terkait dengan kelembagaan.
  3. Data mengenai lembaga-lembaga lokal terkait yang terdapat di kawasan andalan.
  4. Data sosial budaya kemasyarakatan yang terdapat dalam wilayah kawasan andalan.

 

Data Kebijakan Pengembangan Kawasan Andalan

Kebijakan pengembangan kawasan andalan ini perlu diketahui, terutama kebijakan lembaga pengelola yang digariskan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Kebijakan ini sebagai masukan untuk pertimbangan dan rekomendasi alternatif lembaga kawasan andalan.
Kebijakan Pemerintah Pusat dalam pengembangan kawasan andalan antara lain :

  1. Penetapan 108 kawasan andalan yang mendapat prioritas secara nasional dalam penataan ruangnya, sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
  2. Kedudukan dan ruang lingkup wilayah pengembangan kawasan andalan, sebagaimana diatur dalam UU Penataan Ruang.

 

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau daerah khususnya yang berkaitan dengan pengembangan kawasan andalan, mempunyai peranan penting dalam hal :

  1. Adanya kesamaan persepsi dalam pengembangan kawasan andalan;
  2. Kebijakan yang dikeluarkan memperkuat tujuan pengembangan kawasan andalan;
  3. Sebagai arahan atau petunjuk pelaksanaan pengembangan kawasan andalan.

Kebijakan ini sebagai bahan pertimbangan untuk penentuan rekomendasi kelembagaan.

 

Data Peraturan Perundang-undangan Nasional

Data peraturan perundang-undangan nasional merupakan dasar acuan dan rahan untuk penyusunan kelembagaan kawasan andalan. Data peraturan yang terkait dengan pengembangan kawasan andalan, yaitu:

  1. Peraturan yang terkait dengan penataan ruang kawasan, antara lain :
    1. Undang-Undang No 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
    2. Peraturan Pemerintah No 47 tahun 1997 tentang RTRWN;
    3. Keputusan Presiden No 62 tahun 2000 tentang Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
    4. Keputusan Presiden No 57 tahun 1989 tentang Tim Koordinasi Pengelola Tata Ruang;
    5. Keputusan Presiden No 13 tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Kerjasama Ekonomi Sub Regional (KESR);
    6. Keputusan Presiden No 150 tahun 2000 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet);
    7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 286/PRT/M/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum;
    8. Peraturan Daerah yang terkait dan terdapat di kawasan andalan, misalnya Perda tentang RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten dan Kota
  2. Peraturan yang terkait dengan otonomi daerah , antara lain :
    1. Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
    2. Undang-undang No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
    3. Peraturan Pemerintah No 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
    4. Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
    5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No 50 tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah.

Data peraturan perundang-undangan tersebut dapat diperoleh melalui Instansi Teknis/Departemen Teknis terkait.

 

Data Kelembagaan Lokal Di Kawasan Andalan

Kelembagaan lokal adalah unsur-unsur pelaku pembangunan daerah, yang terdiri dari aparatur pemerintah daerah, pengusaha swasta dan BUMD, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat dalam arti luas. Peranan pelaku pembangunan tersebut sangat penting untuk menciptakan hubungan koordinasi yang efektif dan efisien sesuai dengan tugas, fungsi, serta kewenangannya masing-masing.

Untuk memperoleh data kelembagaan lokal melalui penelitian lapangan (data primer) dengan penyebaran kuesioner di lembaga/institusi terkait. Selain itu, data diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing lembaga/institusi terkait.

Data Hasil Penelitian Pengembangan Kelembagaan Kawasan Andalan

Studi atau hasil penelitian mengenai pengembangan kelembagaan kawasan andalan penting untuk diketahui dan dapat diperoleh sebagai bahan masukan untuk analisis aspek kelembagaan. Karena itu, studi-studi atau hasil penelitian yang sudah ada sangat membantu dalam perumusan rekomendasi alternatif kelembagaan kawasan andalan.

Studi atau kajian yang terkait dengan pengembangan lembaga kawasan andalan adalah Badan Pengelola Kapet (BP-Kapet), Tim Koordinasi Kerjasama Ekonomi Sub Regional (Timkor KESR), Tim Koordinasi Kawasan Andalan Tolitoli, dan lain sebagainya.

Badan pengelola yang terkait dengan pengembangan kawasan andalan tersebut penting untuk diketahui, karena sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan bentuk lembaga pengelola kawasan andalan. Sedangkan data tersebut dapat diperoleh pada masingmasing lembaga/institusi terkait terutama mengenai tupoksi, struktur organisasi, mekanisme kerja serta sumberdaya manusianya.

Data Sosial Budaya Kemasyarakatan Kawasan Andalan

Data sosial budaya kemasyarakatan ini mempunyai pengaruh besar terhadap penentuan bentuk pengelolaan kawasan andalan. Data yang terkait dengan sosial budaya kemasyarakatan ini antara lain nilai-nilai adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat di wilayah kawasan andalan. Nilai-nilai adat istiadat tersebut dapat berwujud dalam bentuk:

  1. Pelaksanaan gotong royong
  2. Peranan sosial manusia dan milik dalam masyarakat
  3. Peranan persetujuan dalam kehidupan masyarakat
  4. Fungsi perwakilan dan permusyawaratan dalam sistem pemerintahan.

 

Keempat hal di atas, merupakan bagian yang perlu dimasukkan dalam pertimbangan untuk menentukan bentuk pengelolaan kawasan andalan. Sedangkan data dapat diperoleh melalui penelitian dan interview dengan masyarakat di wilayah kawasan andalan.